EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS TERHADAP PAYUNG CEPER DI PANTAI KATA KOTA PARIAMAN)

Abstrak

This research examines the effectiveness of Pariaman City Regional Regulation (Perda) Number 6 of 2006 concerning Order, Cleanliness, and Beauty (K3) in addressing immoral acts, particularly the misuse of "payung ceper" (low umbrellas) on Kata Beach. The theoretical approach used includes conventional legal effectiveness theory and Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Employing a qualitative field research method and case study approach, data was collected through interviews, observations, and documentation studies from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Tourism Office, vendors, and visitors to Kata Beach. Initial findings indicate that despite ongoing law enforcement efforts, various challenges such as vendor resistance, Satpol PP's dominant "guidance" approach, and resource limitations affect the full effectiveness of the Perda. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, executive actions, while aiming to realize public welfare (maslahah), face dilemmas in achieving optimal deterrent effects and upholding moral order (amar ma'ruf nahi munkar) due to implementation gaps and socio-economic complexities. This study highlights the intricate balance between economic considerations, public morality, and effective governance in the context of regional autonomy, and offers implications for improving local policy implementation in accordance with Islamic principles.

Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dalam menanggulangi perbuatan asusila, khususnya penyalahgunaan "payung ceper" di Pantai Kata. Pendekatan teoretis yang digunakan mencakup teori efektivitas hukum konvensional dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata, pedagang, dan pengunjung Pantai Kata. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum sedang berlangsung, berbagai tantangan seperti resistensi pedagang, pendekatan "pembinaan" yang dominan oleh Satpol PP, serta keterbatasan sumber daya, memengaruhi efektivitas penuh Perda tersebut. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, tindakan eksekutif, meskipun bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah), menghadapi dilema dalam mencapai efek jera yang optimal dan menegakkan ketertiban moral (amar ma'ruf nahi munkar) karena adanya kesenjangan implementasi dan kompleksitas sosial-ekonomi. Studi ini menyoroti keseimbangan yang rumit antara pertimbangan ekonomi, moralitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam konteks otonomi daerah, serta menawarkan implikasi untuk perbaikan implementasi kebijakan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.