IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Abstrak

Penerapan e-Government di Indonesia bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Government menyediakan layanan publik berbasis digital (e-Services), meningkatkan manajemen administrasi internal (e-Administration), dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (e-Democracy). Implementasi ini memperkuat prinsip good governance dengan mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Melalui sistem seperti e-budgeting dan e-procurement, pemerintah dapat memastikan keterbukaan data anggaran dan program kerja. Partisipasi publik difasilitasi melalui platform interaktif yang memungkinkan warga memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintah secara langsung. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi menjadi kendala utama. Dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, regulasi yang mendukung, dan edukasi publik, e-Government dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. 

The implementation of e-Government in Indonesia aims to improve transparency, accountability, and efficiency in governance through the utilisation of information and communication technology. E-Government provides digital-based public services (e-Services), improves internal administrative management (e-Administration), and encourages public participation in decision-making (e-Democracy). This implementation strengthens the principles of good governance by reducing the potential for corruption and improving public access to government information. Through systems such as e-budgeting and e-procurement, the government can ensure transparency of budget data and work programmes. Public participation is facilitated through interactive platforms that allow citizens to provide feedback and monitor government performance directly. However, challenges such as the digital divide and low technological literacy are major obstacles. With equitable technological infrastructure development, supportive regulations, and public education, e-Government can be a key pillar in realising responsive, transparent, and accountable governance.