TRANSPARANSI PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA SERANG: IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena pengelolaan anggaran publik di Kota Serang yang masih rentan terhadap penyalahgunaan, khususnya pada perjalanan dinas yang kerap menjadi sorotan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menghadapi risiko penyimpangan akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam tingkat transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas di Pemerintah Kota Serang, dengan menelaah bagaimana pengawasan internal seperti oleh Inspektorat dan bagian keuangan serta pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen dijalankan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga menilai efektivitas implementasi pengawasan tersebut dalam mencegah penyimpangan, termasuk dugaan perjalanan dinas fiktif, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan perjalanan dinas agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan anggaran daerah yang lebih bijak demi kepentingan warga Kota Serang.

This study originates from concerns regarding the vulnerability of public budget management in Serang City, particularly in the use of official travel funds, which remain susceptible to misuse. Funds intended to support public welfare often face risks of irregularities due to weak oversight mechanisms. Therefore, this research aims to examine in depth the level of transparency in the management of official travel within the Serang City Government by analyzing how internal oversight conducted by the Inspectorate and financial division and external supervision by the public and independent watchdog institutions are implemented in daily practice. The study further assesses the effectiveness of these oversight mechanisms in preventing irregularities, including indications of fictitious travel, and identifies the obstacles encountered in their implementation. The findings are expected to provide recommendations for improving the system to become more transparent and accountable, ensuring that regional budgets are utilized more wisely for the benefit of the citizens of Serang City.