DARURAT IKLIM: STRATEGI PEMERINTAHAN TUVALU UNTUK MENGATASI KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi pemerintah Tuvalu dalam menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim global. Mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kasus dan tinjauan literatur sistematis, riset ini mengeksplorasi kompleksitas kebijakan adaptasi dan mitigasi negara kepulauan yang menghadapi risiko tenggelam. Berpijak pada kerangka teoritis Neoliberal Institutionalism (Keohane) dan Environmental Security (Homer-Dixon & Busby), penelitian ini mengungkap dinamika antara keterbatasan kapasitas domestik dan ketergantungan pada kerjasama internasional dalam mengonstruksi ketahanan nasional. Temuan riset membuktikan bahwa strategi Tuvalu beroperasi pada tiga dimensi: advokasi diplomatik di forum internasional (COP26, Perjanjian Paris), pengembangan infrastruktur adaptasi pesisir, dan inovasi Digital Nation Project sebagai mekanisme preservasi kedaulatan. Meskipun efektif membangun kesadaran global dan mengamankan dukungan bilateral (perjanjian Falepili Union dengan Australia), implementasi terkendala keterbatasan sumber daya. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan Tuvalu sangat bergantung pada komitmen aksi global yang lebih agresif dalam pengurangan emisi dan penyediaan pendanaan adaptasi memadai bagi negara kepulauan kecil yang paling rentan.

This research analyzes the Tuvaluan government's strategies in confronting existential threats from sea level rise driven by global climate change. Adopting a qualitative descriptive-analytical methodology through case study approach and systematic literature review, this study explores the complexity of adaptation and mitigation policies of an island nation facing submersion risks. Grounded in theoretical frameworks of Neoliberal Institutionalism (Keohane) and Environmental Security (Homer-Dixon & Busby), this research unveils the dynamics between domestic capacity limitations and dependence on international cooperation in constructing national resilience. Research findings demonstrate that Tuvalu's strategy operates across three dimensions: diplomatic advocacy in international forums (COP26, Paris Agreement), coastal adaptation infrastructure development, and Digital Nation Project innovation as sovereignty preservation mechanism. While effective in building global awareness and securing bilateral support (Falepili Union agreement with Australia), implementation remains constrained by resource limitations. The study concludes that Tuvalu's success heavily depends on more aggressive global action commitments in emission reduction and adequate adaptation funding provision for the most vulnerable small island nations.