EVALUASI SISTEM PENGAWASAN DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF AGENCY THEORY

Abstrak

Program Korupsi masih menjadi permasalahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan di Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan penyimpangan individu, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan dalam mencegah korupsi dengan menggunakan perspektif agency theory. Dalam kerangka ini, korupsi dipahami sebagai akibat dari masalah  hubungan  principal–agent,  di  mana  pejabat  publik  cenderung  bertindak  untuk

kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi lemahnya pengawasan dan ketimpangan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal akibat rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan. Selain itu, keberlanjutan praktik korupsi mengindikasikan bahwa sistem pengawasan formal seringkali tidak efektif karena rendahnya integritas pelaksana dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan tidak hanya membutuhkan reformasi kelembagaan, tetapi juga integrasi nilai-nilai etika, partisipasi publik, serta mekanisme kontrol yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta pengurangan agency problem menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

Corruption remains a persistent and systemic issue in Indonesia, reflecting not only individual misconduct but also structural weaknesses in governance and oversight mechanisms. This study aims to evaluate the effectiveness of the supervision system in preventing corruption by employing the perspective of agency theory. Within this framework, corruption is understood as a consequence of the principal–agent problem, where public officials may act in their own interests rather than those of the public, particularly under conditions of weak monitoring and information asymmetry. This research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods supported by literature review. The findings indicate that existing oversight mechanisms have not functioned optimally due to limited transparency, weak accountability, and conflicts of interest within governance structures. In addition, the persistence of corruption suggests that formal supervision systems are often undermined by low integrity and ineffective enforcement. The study concludes that strengthening supervision requires not only institutional reform but also the integration of ethical values, public participation, and effective control mechanisms. Therefore, improving transparency, reinforcing accountability, and minimizing agency problems are essential steps in enhancing the effectiveness of corruption prevention strategies in Indonesia